Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN.

Terdapat beberapa indikator yaitu :

1. Pengendalian Gratifikasi

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal

3. Pengaduan Masyarakat

4.  Whistle Blowing System (WBS)

5. Penanganan Benturan Kepentingan